PENERAPAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 271K/PID.SUS/2017)

Penelitian ini mengenai penerapan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja terhadap pekerja anak yang mengakibatkan adanya eksploitasi secara ekonomi. Menurut penulis Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pid.Sus/2017 ini merupakan adanya unsur-unsur tindak pidana kejahatan eksploitasi secara ekonomi dalam bentuk menjadikan anak sebagai pekerja, korban dari kegiatan tersebut adalah anak-anak di bawah umur, yang menjadi permasalahannya adalah para terdakwa memperlakukan para korban tidak selayaknya pekerja atau buruh pada lainnya dengan cara; tidak dibuatnya perjanjian kerja secara tertulis yang menjelaskan tentang adanya hubungan kerja yang jelas, selain itu memberlakukan jam kerja yang overtime tiap harinya tanpa adanya istirahat maupun hari libur untuk para pekerja, tidak pernah menyerahkan secara langsung gaji atau upah yang seharusnya diterima oleh para korban sebagai pekerja dan perlakuan tidak manusiawi yang diterima para pekerja dengan tidak memberikan fasilitas yang layak seperti ruang tidur hanya menggunakan alas karung roti didalam ruangan terbuka, juga membuat para korban terisolasi ditempat para terdakwa dengan tidak diberikan waktu kebebasan baik untuk beribadah, melakukan hari raya ataupun bertemu keluarga korban dll. Sehingga menurut Penulis, ini dapat menyebabkan para korban bisa sakit secara fisik maupun psikis tanpa adanya para terdakwa (Pengusaha) diberikan jaminan pelayanan kesehatan. Kasus ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dan Negara untuk melindungi setiap anak dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penyalahguna kekuasaan yang membuat hak anak terimidasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan case approach, sebuah pendekatan deskripstif normatif dengan pendekatan kasus. Pendekatan ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan menggunakan pendekatan metode analisa data kualilatif yaitu analisis menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan masalah dan menarik kesimpulannya.

1.  UEU-Undergraduate-12025-cover.Image.Marked.pdf - 280 KB
2.  UEU-Undergraduate-12025-pengesahan.Image.Marked.pdf - 232 KB
3.  UEU-Undergraduate-12025-persetujuan.Image.Marked.pdf - 205 KB
4.  UEU-Undergraduate-12025-publikasi.Image.Marked.pdf - 290 KB
5.  UEU-Undergraduate-12025-pernyataan.Image.Marked.pdf - 275 KB
6.  UEU-Undergraduate-12025-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 333 KB
7.  UEU-Undergraduate-12025-abstrak.Image.Marked.pdf - 205 KB
8.  UEU-Undergraduate-12025-daftar isi.Image.Marked.pdf - 332 KB
9.  UEU-Undergraduate-12025-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 281 KB
10.  UEU-Undergraduate-12025-bab 1.Image.Marked.pdf - 394 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH